contoh ptkpkn

ecc378 oke selamat bergabung saja!
Laporan Penelitian Tindakan Kelas - PKn
January 31, 2008 — dedidwitagama
Foto di samping tampak suasana saat Pak Aston Lumbantoruan berinteraksi dengan siswa saat berproses tuntaskan Penelitian tindakan kelas.





BAB I
PENDAHULUAN
• A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.
Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan yang memasung hak-hak asasi manusia, hak-hak warganegara untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Kehidupan yang demokratis didalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non pemeritahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi serta demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (KBK 2004 dan Standar Isi 2006) ditegaskan bahwa :
• I. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan :
Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya
• II. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
Standar isi Pendidikan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA :
• 1. Memahami hakekat Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia
• 2. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hokum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi
• 3. Meganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun luar negeri
• 4. Menganalisis peran dan hak warganegara dan system pemerintahan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia
• 5. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan Negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia
• 6. Mengevaluasi hubungan Internasional dan sistem hokum internasional
• 7. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan pancasila dan UUD 1945
• 8. Mengaalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan Internasional, regional dan kerjasama Global lainnya
• 9. Menganalisis sistem hokum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional.
Dari Standar Isi dan Standar Kompetensi tersebut diatas, penulis memilih butir ketiga yaitu meganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebagai landasan judul penelitian tindakan kelas ini.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Anak cenderug tidak begitu tertarik dengan pelajaran PKn karena selama ini pelajaran PKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar PKn siswa di sekolah.
Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar PKn siswa rendah yaitu faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain: motivasi belajar, intelegensi, kebiasan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; guru sebagai Pembina kegiatan belajar, startegi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan.
Dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas, perlu dicari strategi baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada siswa (Focus on Learners), memberika pembelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata (provide relevant and contextualized subject matter) dan mengembangkan mental yang kaya dan kuat pada siswa.
Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi, baik dalam ranah kognitif, ranah afektif maupun psikomotorik siswa. Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan peciptaan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn. Dalam hal ini penulis memilih model “pembelajaran berbasis masalah (PROBLEM BASED LEARNING) dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM dalam mata pelajaran PKn.
Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses belajar mengajar didalam kelas dimana siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul, setelah itu tugas guru adalah merangsang untuk berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan persfektif yang berbeda diantara mereka.
Menurut E. Mulyana Pembelajaran aktif dengan menciptakan suatu kondisi dimana siswa dapat berperan aktif, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. [1] Pembelajaran harus dibuat dalam suatu kondisi yang menyenangkan sehingga siswa akan terus termotivasi dari awal sampai akhir kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam hal ini pembelajaran dengan Problem Based Learning sebagai salah satu bagian dari pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan guru disekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn.
Berdasarkan uraian diatas maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, dirancang untuk mengkaji penerapan pembelajaran model “Problem Based Learning” dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM dalam mata pelajaran PKn
• B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
• 1. Apakah pembelajaran model Problen Based Learning dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM dalam masalah PKn?
• 2. Bagaimana penerapan pembelaran model Problem Based Learning di kelas dalam mata pelajaran PKn?
• 3. Sejauh manakah pendekatan model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa?
• C. PEMECAHAN MASALAH
PKn sebagai salah satu bidang studi yang memiliki tujuan “How to Develop Better Civics Behaviours” membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya disamping aspek nilai dan moral, banyak memuat materi sosial. PKn merupakan salah satu dari lima tradisi pendidikan IPS yakni citizenship transmission, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek PKn (Citizenship Education), yakni aspek akademis, aspek kurikuler dan aspek sosial budaya.
Secara akademis PKn dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologi dan sosial budaya kewarganegaraan individu dengan menggunakan ilmu politik dan pendidikan sebagai landasan kajiannya [2].
Implementasiya sangat dibutuhkan guru yang profesional, guru yang profesional dituntut menguasai sejumlah kemampuan dan keterampilan, antara lain :
• 1. Kemampuan menguasai bahan ajar
• 2. Kemampuan dalam mengelola kelas
• 3. Kemampuan dalam menggunakan metode, media dan sumber belajar
• 4. Kemampuan untuk melakukan penilaian baik proses maupun hasil
Selanjutnya UNESCO dalam Soedijarto (2004 : 10-1 mencanangkan empat pilar belajar dalam pembelajaran (termasuk model Problem Based Learning) :
• 1. Learning to Know ( penguasaan ways of knowing or mode of inquire)
• 2. Learning to do ( controlling, monitoring, maintening, designing, organizing)
• 3. Learning to live together
• 4. Learning to be [3]
Berdasarkan uraian analisis permasalahan diatas, pendekatan model Problem Based Learning apabila diterapkan di kelas akan dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM dalam mata pelajaran PKn.
• D. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan Penelititan Tindakan Kelas ini adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM dalam mata pelajaran PKn khususnya kelas X Ak pada SMKN 3 Jakarta, sehingga pembelajaran PKn menjadi lebih menyenangkan dan menimbulkan kreatifitas.
• E. MANFAAT HASIL PENELITIAN
Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :
• 1. Memperbaiki proses belajar mengajar dalam pelajaran PKn di Sekolah Menengah Kejuruan.
• 2. Mengembangkan kualitas guru dalam mengajarkan pedidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan.
• 3. Memberikan alterntif kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
• 4. Menciptakan rasa senang belajar Pendidikan Kewarganegaraan selama pelajaran berlangsung dengan adanya “The Involvement of Participaton melalui Problem Based Learning.”















BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR
•A. KAJIAN TEORI
• 1. Hakekat Pembelajaran PKn
• a. Pengertian belajar
Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang melalui penguatan ( reinforcement), sehingga terjadi perubahan yang bersifat permanen dan persisten pada dirinya sebagai hasil pengalaman (Learning is a change of behaviour as a result of experience), demikian pendapat John Dewey, salah seorang ahli pendidikan Amerika Serikat dari aliran Behavioural Approach.
Perubahan yang dihasilkan oleh proses belajar bersifat progresif dan akumulatif, megarah kepada kesmpurnaan, misalnya dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, baik mencakup aspek pengetahuan (cognitive domain), aspek afektif (afektive domain) maupun aspek psikomotorik (psychomotoric domain). Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan[4]
Ada empat pilar belajar yang dikemukakan oleh UNESCO, yaitu :
• 1. Learning to Know, yaitu suatu proses pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai tekhnik menemukan pengetahuan dan bukan semata-mata hanya memperoleh pengetahuan.
• 2. Learning to do adalah pembelajaran untuk mencapai kemampuan untuk melaksanakan Controlling, Monitoring, Maintening, Designing, Organizing. Belajar dengan melakukan sesuatu dalam potensi yang kongkret tidak hanya terbatas pada kemampuan mekanistis, melainkan juga meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain serta mengelola dan mengatasi koflik
• 3. Learning to live together adalah membekali kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, saling pengertia dan tanpa prasangka.
• 4. Learning to be adalah keberhasilan pembelajaran yang untuk mencapai tingkatan ini diperlukan dukungan keberhasilan dari pilar pertama, kedua dan ketiga. Tiga pilar tersebut ditujukan bagi lahirnya siswa yang mampu mencari informasi dan menemukan ilmu pengetahua yang mampu memecahkan masalah, bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleransi terhadap perbedaan. Bila ketiganya behasil dengan memuaskan akan menumbuhkan percaya diri pada siswa sehingga menjadi manusia yang mampu mengenal dirinya, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki kemantapan emosional dan intelektual, yang dapat mengendalikan dirinya dengan konsisten, yang disebut emotional intelegence (kecerdasan emosi).
• 5.
• b. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PKn dalam rangka “nation and character building” :
Pertama : PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang releven, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psokoliogi dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai dan perilaku demokrasi warganegara.
Kedua : PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi para peserta didik. Pengembangan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warganegara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga negara (civic intelegence) sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.
Ketiga : PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pelatihan penggunaan logika dan pealaran. Untuk menfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif dikembangkan bahan pembelajaran yang interaktif yang dikemas dalam berbagai paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari ligkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung (hand of experience).
Keempat: kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman sikap dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui ‘mengajar demokrasi” (teaching democracy), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup secara demokrasi (doing democracy). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kedali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa sehingga lebih dapat berhasil dimasa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas.
• B. KERANGKA BERPIKIR
• 1. Meningkatkan hasil belajar PKn melalui model Problem Based Learning
Hasil belajar adalah segala kemampuan yang dapat dicapai siswa melalui proses belajar yang berupa pemahaman dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi siswa dalam kehidupannya sehari-hari serta sikap dan cara berpikir kritis dan kreatif dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas, bertanggung jawab bagi diri sendir, masyarakat, bangsa dan negara serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hasil belajar PKn adalah hasil belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajara PKn berupa seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar yang berguna bagi siswa untuk kehidupan sosialnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang yang meliputi: keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia, keragaman keyakinan (agama dan golongan) serta keragaman tingkat kemampuan intelektual dan emosional. Hasil belajar didapat baik dari hasil tes (formatif, subsumatif dan sumatif), unjuk kerja (performance), penugasan (Proyek), hasil kerja (produk), portofolio, sikap serta penilaian diri.
Untuk meningkatkan hasil belajar PKn, dalam pembelajarannya harus menarik sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Diperlukan model pembelajara interaktif dimana guru lebih banyak memberikan peran kepada siswa sebagai subjek belajar, guru mengutamakan proses daripada hasil. Guru merancang proses belajar mengajar yang melibatkan siswa secara integratif dan komprehensif pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga tercapai hasil belajar. Agar hasil belajar PKn meningkat diperlukan situasi, cara dan strategi pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa secara aktif baik pikiran, pendengaran, penglihatan, dan psikomotor dalam proses belajar mengajar. Adapun pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa secara totalitas adalah pembelajaran dengan Problem Based Learning. Pembelajaran dengan model Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran dimana sebelum proses belajar mengajar didalam kelas dimulai, siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul, serta mendiskusikan permasalahan dan mencari pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. Setelah itu, tugas guru adalah merangsang untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada serta mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang berbeda diantara mereka.
Dari uraian diatas dapat diduga bahwa pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa dibandingkan dengan pendekatan tradisional (metode ceramah).
• 2. Pendekatan dan penerapan model Problem Based Learning dalam mata pelajaran PKn
Pembelajaran model Problem Based Learning berlangung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, menemukan dan mendiskusikan masalah serta mencari pemecahan masalah, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa megerti apa makna belajar, apa manfaatya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Siswa terbiasa memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang bergua bagi dirinya dan bergumul dengan ide-ide.
Dalam pembelajaran model Problem Based Learning tugas guru mengatur strategi belajar, membantu menghubungkan pengetahuan lama dengan pngetahuan baru, dan memfasilitasi belajar. Anak harus tahu makna belajar dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya.
Dari pembahasan diatas dapat diduga bahwa pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar efektif dan kreatif, diaman siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya, menemukan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui proses bertanya, kerja kelompok, belajar dari model yang sebenarnya, bisa merefleksikan apa yang diperolehnya antara harapan dengan kenyataan sehingga peningkatan hasil belajar yang didapat bkan hanya sekedar hasil menghapal materi belaka, tetapi lebih pada kegiatan nyata (pemecahan kasus-kasus) yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran (diskusi kelompok dan diskusi kelas)
• C. HIPOTESIS TINDAKAN
Dengan demikian dapat diduga bahwa:
• 1. Pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKn siswa kelas X Ak SMKN 3 Jakarta
• 2. Pedekatan model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran efektif, aktif dan kreatif.














BAB III
Pelaksanaan Penelitian
A. Perencanan Penelitian

• 1. Desain penelitian
Penelitian ini merupakan pengembangan metode dan strategi pembelajaran. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (Class Action Research) yaitu suatu penelitian yang dikembangkan bersama sama untuk peneliti dan decision maker tentang variable yang dimanipulasikan dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan.
Alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain : catatan guru, catatan siswa, rekaman tape recorder, wawancara, angket dan berbagai dokumen yang terkait dengan siswa.
Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap, yakni perencanaan, melakukan tindakan, observasi,dan evaluasi. Refleksi dalam tahap siklus dan akan berulang kembali pada siklus-siklus berikutnya.
Aspek yang diamati dalam setiap siklusnya adalah kegiatan atau aktifitas siswa saat mata pelajaran PKn dengan pendekatan Problem Based Learning (pembelajaran berbasis masalah) untuk melihat perubahan tingkah laku siswa, untuk mengetahui tingkat kemajuan belajarnya yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar dengan alat pengumpul data yang sudah disebutkan diatas.
Data yang diambil adalah data kuantitatif dari hasil tes, presensi, nilai tugas seta data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, partisipasi dan kerjasama dalam diskusi, kemampuan atau keberanian siswa dalam melaporkan hasil.
Instrument yang dipakai berbentuk : soal tes, observasi, catatan lapangan. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengukur indikator keberhasilan yang sudah dirumuskan.
• 2. Tempat
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Jakarta pada siswa kelas I AK, dengan jumlah siswa 37 orang, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Penelitian dilaksanakan pada saat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berlangsung dengan pokok bahasan “Peran Serta dalam Penghormatan dan Penegakan HAM”.
• 3. Waktu Penelitian
Penelitian direncanakan selama 4 (empat) bulan dimulai pada pertengahan bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan Desember 2007.
• 4. Prosedur Penelitian
Siklus I
• A. Perencanaan
• Identifikasi masalah dan penetapan alternative pemecahan masalah.
• Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar.
• Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
• Memilih bahan pelajaran yang sesuai
• Menentukan scenario pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan pembelajaran berbasis masalah. (PBL).
• Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat Bantu yang dibutuhkan.
• Menyusun lembar kerja siswa
• Mengembangkan format evaluasi
• Mengembangkan format observasi pembelajaran.
• B. Tindakan
• Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran.
• Siswa membaca materi yang terdapat pada buku sumber.
• Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang terdapat pada buku sumber.
• Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari.
• Siswa berdiskusi membahas masalah (kasus) yang sudah dipersiapkan oleh guru.
• Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusi.
• Siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS).
• C. Pengamatan
• Melakukan observasi dengan memakai format observasi yang sudah disiapkan yaitu dengan alat perekam, catatan anekdot untuk mengumpulkan data.
• Menlai hasil tindakan dengan menggunakan format lembar kerja siswa (LKS).
• D. Refleksi
• Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
• Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evalusi tentang scenario pembelajaran dan lembar kerja siswa.
• Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya.
Siklus II
• A. Perencanaan
• Identifikasi masalah yang muncul pada siklus I dan belum teratasi dan penetapan alternative pemecahan masalah.
• Menentukan indikator pencapaian hasil belajar.
• Pengembangan program tindakan II.
• B. Tindakan
Pelaksanaan program tindakan II yang mengacu pada identifikasi masalah yang muncul pada siklus I, sesuai dengan alternative pemecahan maslah yang sudah ditentukan, antara lain melalui:
• 1. Guru melakukan appersepsi
• 2. Siswa yang diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran.
• 3. Siswa mengamati gambar-gambar / foto-foto yang sesuai dengan materi.
• 4. Siswa bertanya jawab tentang gambar / foto.
• 5. Siswa menceritakan unsure-usur Hak Asasi Manusia yang ada pada gambar.
• 6. Siswa mengumpulkan bacaaan dari berbagai sumber, melakukan diskusi kelompok belajar, memahami materi dan menulis hasil diskusi untuk dilaporkan.
• 7. Presentasi hasil diskusi.
• 8. Siswa menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa.
• C. Pengamatan (Observasi)
• Melakukan observasi sesuai dengan format yang sudah disiapkan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung.
• Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah dikembangkan.
• D. Refleksi
• Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II berdasarkan data yang terkumpul.
• Membahas hasil evaluasi tentang scenario pembelajaran pada siklus II.
• Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus III
• Evaluasi tindakan II
Indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami kemajuan minimal 10% dari siklus I.
Siklus III (bila diperlukan).
Kriteria keberhasilan penelitian ini dari sisi proses dan hasil. Sisi proses yaitu dengan berhasilnya siswa memecahkan masalah melalui ” Pembelajaran berbasis masalah ” dengan mengadakan diskusi kelompok belajar, dimana para siswa dilatih untuk berani mengeluarkan pendapat dan / atau berbeda pendapat tentang masalah Hak Asasi Manusia, khususnya :
• Hak Hidup (pasal 9 UU no 39/1999)
• Hak Wanita (pasal 45 - 51 UU no 39/1999 )
• Hak Anak (pasal 52 - 66 UU no 39/1999)
• HAka Berkeluarga dan Melanjutkan Ketuunan ( pasal 10 UU no. 39/1999)
• Hak Mengembangkan Diri (pasal 11 - 16 UU no 39/1999)
• Hak Memperoleh Keadilam (pasal 17 - 19 UU no 39/1999)
• Hak Atas Kebebasan Pribadi (pasal 20 - 27 UU no 39/1999)
• Hak Atas Rasa Aman ( pasal 28 - 35 UU no 39/1999)
• Hak Atas Kesejahteraan (pasal 36 - 42 UU no 39/1999)
• Hak Turut Serta dalam Pemerintah (pasal 43 - 44 UU no 39/1999)
Belajar PKn serasa lebih menyenagkan, meningkatkan motivasi / minat siswa, kerjasama dan partisipasi siswa semakin meningkat.
Hal ini dapat diketahui melalui hasil pengamatan yang terekam dalam catatan anekdot dan jurnal harian, serta melalui wawancara tentang sikap siswa terhadap PKn. Bila 70% siswa telah berhasil , permasalahan kasus-kasus bentuk-bentuk HAM dari pasal 9 uu no 39 tahun 1999 s/d pasal 66 uu no 39 tahun 1999 melalui metode Problem Based Learning, maka tindakan tersebut diasumsikan sudah berhasil.
Kriteria hasil penelitian tentang penguasaan materi ” Masalah HAM ” dan aktivitas siswa ditetapkan sebagai berikut :
Table 1. Kriteria nilai penguasaan materi / kasus HAM (Hak Hidup, Hak Wanita, Hak Anak)
No NIlai Kriteria
1 < 5,9 Kurang
2 6,0 - 7,50 Sedang
3 7,51 - 8,99 Baik
4 9,00 - 10 Baik Sekali
Table 2. Kriteria aktivitas siswa yang relevan
No NIlai Kriteria
1 < 50 Kurang
2 60 - 69 Sedang
3 70 - 89 Baik
4 90 - 100 Baik Sekali



BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan
• A. Hasil Penelitian
Pembelajaran PKn dikelas I SMK Negeri 3 Jakarta ini dilakukan dalam dua siklus.
Pada setiap siklus, data yang diambil adalah aktivitas dan nilai evalusi pada akhir siklus.
Hasil Observasi aktivitas siswa dari siklus ke siklus dapat dilihat pada table-tabel berikut ini :
Table 3. Data aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran.
No Indikator Ketercapaian
Siklus I Siklus II
1 Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat 52,75% 69,44%
2 Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran ( meyelesaikan tugas mandiri atau tugas kelompok ) 63,82% 83,35%
3 Interaksi siswa dalam mengikuti diskusi kelompok 72,25% 88,32%
4 Hubungan siswa dengan guru selama kegiatan pembelajaran 75,00% 91,66%
5 Hubungan siswa dengan siswa lain selama pembelajaran ( Dalam kerja kelompok) 77,65% 86,11%
6 Partisipasi siswa dalam pembelajaran (memperhatikan), ikut melakukan kegiatan kelompok, selalu mengikuti petunjuk guru). 80,55% 94,45%
Rata -Rata 70,33% 85,55%
Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat bahwa aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus1 yaitu sebesar 12,42%.
Selanjutnya data aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran terlihat pada table 4.
Table 4. Data Aktivitas Siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran.
No Indikator Ketercapaian
Siklus I Siklus II
1 Tidak memperhatikan penjelasan guru 27,75% 13,88%
2 Mengobrol dengan teman 19,44% 8,33%
3 Mengerjakan tugas lain 16,60% 5,50%
Rata - rata 21,26% 9,25%
Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa aktivitas siswa yang kurang relevan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan siklus 1 yaitu sebesar 12,01%.
Data pemahaman Siswa tentang masalah HAM dan ketuntasan belajar dari siklus ke siklus dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut.
Tabel 5. Data Pemahaman Siswa tentang masalah HAM dan ketuntasan belajar siswa .
No Aspek yang diamati Ketercapaian
Siklus I Siklus II
1 Nilai Rata-rata pemahaman HAM 7,01% 7,80%
2 Siswa yang telah tuntas 74,82% 89,96%
3 Siswa yang belum tuntas 16,52% 7,88%
Berdasarkan tabel 5 diatas, nilai rata-rata pemahaman siswa tentang masalah HAM mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, begitu juga prosentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat dari siklus 1 ke siklus2 sebesar 15,14%.
• B. Pembahasan
Siklus pertama dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Siswa dibagi menjadi delapan kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 - 5 orang. Setiap anggota kelompok diberi lembaran kasus yang telah disediakan oleh guru. Tiap-tiap kelompok melakukan pembahasan dengan mengacu kepada buku pegangan dan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).
Hasil pengamatan guru menunjukan pada pembahasan siklus pertama dengan judul hak hidup (pro dan kontra masalah pengguguran kandungan/aborsi), terlihat para siswa sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan argumentasi.
Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat keberanian siswa bertanya dan mengemukakan pendapat, rerata perolehan skor pada siklus pertama 52,75 % menjadi 69,44 %, mengalami kenaikan 16,69 %. Begitupun dalam indikator motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran pada siklus pertama rata-rata 63,82 % dan pada siklus kedus 83,35 % mengalami kenaikan 19,53 %. Dalam indikator interaksi siswa selama mengikuti diskusi kelompok pada siklus pertama 72,25 % dan pada siklus kedua 88,32 % mengalami kenaikan sebesar 16,07 %. Dalam indikator hubungan siswa dengan guru selama kegiatan pembelajaran, pada siklus pertama 75 % dan pada siklus kedua 91,66 % mengalami kenaikan sebesar 16,66 %. Dalam indikator hubungan siswa dengan siswa, pada siklus pertama 77,65 % sedangkan pada siklus kedua 86,11 % mengalami kenaikan sebesar 8,46 %. Dalam indikator partisipasi siswa dalam pembelajaraan terlihata pada siklkus pertama 80,55 %, sedangkan pada silklus kedua 94,45 % mengalam kenaikan sebesar 13,9 %.
Melalui model Problem Based Learning ini terlihat hubungan siswa dengan guru sangat signifikan karena guru tidak dianggap sosok yang menakutkan tetapi sebagai fasilitator dan mitra untuk berbagi pengalaman sesuai dengan konsep creatif learning yaitu melalui discovery dan invention serta creativity and diversity sangat menunjol dalam model pembelajaran ini. Dengan model problem based learning guru hanya mengarahkan strategi yang efektif dan efisien yaitu belajar bagaimana cara belajar ( learning how to learn). Dalam metode learning how to learn guru hanya sebagai guide (pemberi arah/petunjuk) untuk membantu siswa jika menemukan kesulitan dalam mempelajari dan menyelesaikan masalah. Melalui metode learning how to learn siswa dapat mengeksplorasi dan mengkaji setiap persoalan, setiap kasus Hak Asasi Manusia yang meliputi:
• 1. Hak untuk hidup (membahas tentang pro dan kontra pengguguran kandungan/aborsi)
• 2. Hak wanita (Hak perempuan) membahas tentang pro dan kontra perkawinan dibawah tangan ( nikah syiri)
• 3. Hak anak (membahas tentang peluang anak yang cacat untuk memperoleh pendidikan serta untuk memperoleh perlakuan bahwa setiap orang baik yang normal maupun yang cacat dilindungi oleh hukum
Dalam model Problem Based Learning melalui diskusi kelompok guru dapat mengamati karakteristik atau gaya belajar masing-masing siswa. Ada kelompok siswa yang lebih suka membaca daripada dibacakan kasusnya oleh orang lain. Siswa yang lebih suka membacakan kasus dalam hal ini tergolong kepada siswa yang memiliki potensi atau modalitas visual (gaya belajar visual). Sedangkan siswa yang lebih suka berdialog, saling mngajukan argumentasi dengan cara mendengarkan siswa yang lain sewaktu menyampaikan pendapatnya baru kemudian menyampaikan pendapatnya tergolong kepada siswa yang memiliki potensi atau modalitas Auditorial (gaya belajar Auditorial). Dan siswa yang dengan lugas, lincah dan fleksibel, selain melihat, mendengar uraian dari siswa yang lain, dia juga mengakomodir semua permasalahan, mampu membuktikan teori kedalam praktek, mampu memecahkan masalah secara rasional, tergolong kepada kelompok belajar yang memiliki potensi atau modalitas Kinestetik (gaya belajar Kinestetik). Kelompok kinestetik ini tergolong kepada tipe belajar konvergen dimana siswa memiliki kekuartan otak kiri lebih dominan dan cenderung bertanya dengan menggunakan kata tanya “How” (bagaimana).
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas diatas prosentasi ketercapaian pada siklus npertama mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus kedua, maka dapat disimpulkan bahwa temuan pada penelitian menjawab hipotesis yang dirumuskan pada bab II bahwa melalui model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah Hak Asasi Manusia dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa SMK Negeri 3 Jakarta.






















BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
• A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV diatas, ada beberapa temuan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu:
• 1. Skor rerata aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat meningkat dari 70.33 % menjadi 85,55 % mengalami kenaikan sebesar 15,22 %
• 2. Skor rerata aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran mengalami penurunan dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama rerata skor aktivitas siswa yang tidak relevan sebesar 21,26 %, sedangkan pada siklus kedua sebesar 9,25 % mengalami penurunan sebesar 12,01 %
• 3. Skor rerata pemahaman siswa tentang masalah Hak Asasi Manusia, pada siklus pertama sebesar 7,01 % dan pada siklus kedua pada siklus kedua 7,80 %, tergolong baik demikian juga tentang penuntasan belajar pada siklus pertama 74,82 % dan pada siklus kedua menjadi 89,96 %
Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat dismpulkan bahwa model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah Hak Asasi Manusia dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa SMK Negeri 3 Jakarta.
• B. Saran
Berdasarkan temuan-temuan diatas, dapat diasarankan agar:
• 1. Pembelajaran pengetahuan IPS pada umunya dan Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya dapat menggunkan mdel Problem Based Learning sebagai salah satu alternatif dalam proses penyampaian pembelajaran di Sekolah.
• 2. melalui pembelajaran model Problem Based Learning, gurur dapat dengan mudah merespon potensi atau modalitas siswa daoam setiap kelompok belajar, apakah tergolong kepada kelompok Visual, atau kelompok Auditorial atau kelompok Kinestetik. Dengan demikian seorang guru yang profesional dapat elbih efektif dapat melakuakn kegiatan proses belajar mengajar, serta dengan mudah dapat merespon perbedaan0perbedaan potensi yang dimiliki peserta didiknya
• 3. Bersyukurlah kita senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbanggalah kita menjadi seorang guru yang dilibatkan (diikut-sertakan) dalam kegiatan penelitian kegiatan kelas tahun 2007 ini. Berbuat lebih baik lagi, agar kita dapat menuntut yang lebih baik. Bekerjalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan demikian, maka kita termasuk orang-orang yang sukses.
DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H. Rozali, dan Syamsir, 2002, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia
Affan Gaffar, 2002, Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
Alfian, 1980, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia, Jakarta, LP3ES
Anonim, 1993, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 tahun 1993 tentang Kominsi Nasional Hak Asasi Manusia
, 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Jakarta
Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi, 2006, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta, Bina Aksara
Asshiddiqie, Jimly, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Jogjakarta, FHUII Press
BP7 Pusat, 1995, UUD 1945, P4, GBHN, Bahan Penataran P4, Jakarta, BP7 Pusat
Budimansyah, Dasim, 2002, Model Pembelajaran dan Penelian Portofolio, Bandung, PT. Genesindo
Budiardjo, Prof. Miriam, 1995, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia
Depdiknas, 2006, Standar Kompetensi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006, Jakarta, Depdiknas
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, 1984, Budaya Politik, Jakarta, Bina Aksara
Kaelan, MS, 2004, Pendidikan Pancasila, Jogjakarta, Edisi reformasi, penerbit Paradigma
Lemhanas, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan., Jakarta, Gramedia Pustaka Umum
Magnis-Suseno, Franz, 200, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia
Malian, Sobirin dan Marzuki Suparman, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Jogjakarta, UII Press
Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Tilaar, HAR, et, al, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia, Bandung, PT. Alumni
Lampiran 1
PEDOMAN OBSERVASI
• A. Data Aktivitas Siswa yang Relevan dengan Pembelajaran
No. Indikator Ketercapaian
Ya Tidak
1. Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat
2. Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran (menyelesaikan tugas mandiri dan aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru)
3. Interaksi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kelompok
4. Hubungan siswa dengan guru selama pembelajaran
5. Hubungan siswa dengan siswa lain selama pembelajaran ( dalam kerja kelompok
6. Partisipasi siswa dalam pembelajaran (melihat, ikut melakukan kegiatan kelompok, selalu mengikuti petunjuk guru)
• B. Data Aktivitas Siswa yang Kurang Relevan dengan Pembelajaran
No. Indikator Ketercapaian
Ya Tidak
1. Tidak memperhatikan penjelasan guru
2. Mengobrol dengan teman
3. Mengerjakan tugas lain
FORMAT PENILAIAN KELOMPOK
No. Nama. Keberanian Kerjasama Penguasaan Materi Ketepatan Jawaban
5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37












Nama :
Kelas :
Lampiran 2LEMBARAN KASUS 1
HAK UNTUK HIDUP
Martina seorang gadis berusia 19 tahun berpacaran dengan pria bernama Anton berusia 25 tahun. Mereka sudah berhubungan lebih kurang 1 tahun, sehingga dalam hubungan mereka yang begitu akrab mereka melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Martina hamil. Pacarnya Anton tidak menghendaki kehamilan tersebut karena Anton belum punya pekerjaan tetap dan belum siap untuk menikah. Saat itu Anton menyuruh Martina menggugurkan kandungannya.
Pertanyaan untuk didiskusikan:
• 1. Apakah sikap Anton melanggar Hak Asasi Manusia
• 2. Bagaiman tindakan Martina seharusnya?
• 3. Dalam hal keadaan bagaimana seorang dokter dapat melayani pengguguran kandungan?
• 4. Kemukakan dampak negatif dari perbuatan Aborsi bagi seorang wanita!
Nilai : Paraf Guru:

Nama :
Kelas :
LEMBARAN KASUS 2HAK WANITA
Banyaknya kasus pernikahan dibawah tangan karena rendahnya sanksi hukum di Jakarta, ternyata banyak para suami yuang memiliki istri lebuih dari satu dengan cara dnikah di bawah tangan. Menurut ketua Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta, Ismail, maraknya perkawinan dibawah tangan karena dalam undang undang perkawinan tersebut tidak ada sanksi hukum yang cukup berat. Menurut Ismail, secara keagamaan, pernikahan yang dilakukan di bawah tangan itu tetap syah. Hanya saja secara hukum normatif, kegiatan perkawinan itu tidak tercatat. Dampaknya istri maupun anak-anak dari hasil perkawinan dibawah tangan itu tidak memiliki hak kepedataan misalnya, hak waris atau hak memperoleh nafkah. (Sumber: Republika 28 Mei 2004)
Pertanyaan:
• 1. Bagaimana pendapat anda menganai praktek pernikahan di bawah tangan?
• 2. jika anda seorang perepuan, apakah anda setuju dengan praktek pernikahan di bawah tangan?
• 3. Bagaimana perlindungan Hak-hak istri serta anak dari hasil pernikahan di bawah tangan?
• 4. Pendapat apa yang dapat anda berikan untuk melindungi istri dan anak-anak dari hasil pernikahan di bawah tangan?
Nilai : Paraf Guru:

Lampiran 3
DATA HASIL PENELITIAN
Data Aktivitas Siswa yang Relevan dengan Pembelajaran
No. Indikator Jumlah Siswa Prosentase
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 1 Siklus 2
1. Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat 19 28 52,77 69,44
2. Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran (menyelesaikan tugas mandiri dan aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru) 23 30 63,88 83,33
3. Interaksi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kelompok 26 32 72,22 88,32
4. Hubungan siswa dengan guru selama pembelajaran 27 33 75,00 91,66
5. Hubungan siswa dengan siswa lain selama pembelajaran (dalam kerja kelompok) 28 32 77,65 86,11
6. Partisipasi siswa dalam pembelajaran (melihat, ikut melakukan kegiatan kelompok, selalu mengikuti petunjuk guru) 29 34 80,55 94,55
Rerata 25,33 31,00 70,34 85,55
Data Aktivitas Siswa yang Kurang Relevan dengan Pembelajaran

No. Indikator Jumlah Siswa Prosentase
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 1 Siklus 2
1. Tidak memperhatikan penjelasan guru 10 5 27,75 13,88
2. Mengobrol dengan teman 7 3 19,44 8,33
3. Mengerjakan tugas lain 6 2 16,60 5,50
Rerata 7,66 3,33 21,26 9,23















PEROLEHAN SKOR HASIL BELAJAR SISWA
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
No. Nama Nilai Siklus 1 Nilai Siklus 2
1 Abdurrahman Saleh 8,00 8,50
2 Agung Novianto 8,00 8,25
3 Agustia Ardila 7,50 8,00
4 Allisa Septia Indriani 5,25 6,.50
5 Aprilia Rulis 8,50 8,50
6 Dessy Lestari 4,75 6,00
7 Dini Tri Rulita Sari 9,00 9,50
8 Eka Novita Sari 5,50 7,00
9 Elysa Andelany A 6,75 7,50
10 Erliawati Suci 9,75 9,75
11 Evany Rodhiyah 7,75 8,75
12 Fina Nurfitriana 6,25 7,00
13 Fitria Aprilliani 6,00 7,00
14 Fitria Nurtiani 9,75 9,75
15 Ika Ayu Puji Lestari 9,00 9,00
16 Kuni Julita Sari 6,50 7,50
17 Mentari 4,75 6,00
18 Nungki Saraswati 4,75 6,00
19 Okti Marina 8,00 8,50
20 Putri Dina Sulistiyani 8,00 9,00
21 Resti Pratiwi 8,25 8,50
22 Ris Triadi - -
23 Septiasih 9,00 9,00
24 Siti Lutfiah 7,50 8,00
25 Sri Wahyuni 4,00 6,00
26 Syadat Faillah Syaifatul 8,00 8,50
27 Syawallyyah Handayani 4,00 6,00
28 Tia Ashari 5,25 6,75
29 Tria Oktarianti 8,75 9,00
30 Ulfah Nurillah 6,00 7,50
31 Umanti 7,75 8,00
32 Wenny Wulandari 6,00 7,00
33 Wike Widowati 7,25 7,75
34 Wina Waskilah Dewi 9,00 9,00
35 Wisika 5,50 6,50
36 Wulandari 6,50 7,50
37 Yuli Yana Wulansari 6,00 7,25
Rerata 7,01 7,80
Diketahui oleh:
Kepala SMK Negeri 3 Jakarta



Drs. Dedi Dwitagama, MM, Msi.
NIP. 131765462
Jakarta, November 2007
Peneliti



Drs. Aston L. Toruan SH.
NIP. 130523414
Lampiran 4
TIPE GAYA BELAJAR ANDA
PETUNJUK PENGISIAN
• 1. Baca pernyataan/pertanyaan, pilih jawaban yang paling cocok dan paling natural pada anda!
• 2. Pertanyaan yang mungkin perlu anda perhatikan adalah, “Manakah yang paling cocok dengan diri saya saat ini?”
• 3. Anda boleh memilih dua atau bahkan semua pilihan jawaban yang tersedia dengan catatan demikianlah adanya diri anda !
• 4. Tulis jawaban anda di lembar soal yang telah disediakan
• 5. Apabila anda tidak menjawab dengan akurat maka hasil tes ini tidak akan menggambarkan diri anda yang sesungguhnya.
SELAMAT MENGERJAKAN
• 1. Jika anda bertemu dengan teman baru, apa yang biasanya anda perhatikan pertama kali?
• a. penampilan dan cara berpakaiannya
• b. cara berbicara saat mengucapkan kata-kata atau suaranya
• c. cara mereka bertingkah laku atau berperilaku
• 2. beberapa hari setelah anda bertemu dengan orang baru, apa yang biasanya paling anda ingat dari orang tersebut?
• a. wajah
• b. nama
• c. sesuatu yang anda lakukan bersamanya meski lupa nama dan wajahnya
• 3. saat anda memasuki ruangan yang baru apa yang paling anda perhatikan
• a. keadaan ruangan
• b. suara ataupun diskusi yang berlangsung di ruangan tersebut
• c. aktifitas yang sedang berjalan yang dilakukan diruangan tersebut
• 4. Jika anda mempelajari sesuatu yang baru, cara mana yang paling anda sukai?
• a. diberui bahan untuk dibaca dan ditunjukkan buku-buku, gambar, grafik, peta, bagan atau objek
• b. diberikan penjelasan melalui diskusi dan kesempatan bertanya, tetapi tidak diberikan sesuatu untuk dilihat, dibaca, ditulis atau dikerjakan
• c. diberikan kesempatan untuk mengerjakan sebuah projek, simulasi, percobaan, permainan, eksplorasi dan penemuan-penemuan yang memungkinkan anda bergerak bebas dalam belajar
• 5. Saat anda harus mengajar orang lain, manakah yang akan anda lakukan?
• a. memberikan sesuatu kepada mereka untuk dihormati seperti suatu objek, gambar atau bagan
• b. anda akan menjelaskan dengan berbicara, tetapi tidak memberikan materi visual apapun
• c. anda mendemonstrasikan dan mengajak mereka melakukan secara bersama-sama
• 6. Jenis buku apa yang paling anda suka?
• a. buku yang berisi penjelasan untuk membantu memahami situasi
• b. buku yang berisi informasi faktual, sejarah atau dialog-dialog
• c. buku saku yang berisi tips olahraga, hobi, atau cara mengembangkan bakat
• 7. Jenis aktivitas apa yang akan anda lakukan dalam waktu senggang anda?
• a. membaca buku atau majalah
• b. mendengarkan pelajaran lewat kaset atau radio
• c. berolahraga atau melakukan permainan yang membutuhkan gerakan tubuh
• 8. Berikut ini situasi mana yang anda anggap paling enak untuk membaca atau mempelajari sesuatu
• a. anda tetap bisa belajar dengan diiringi musik atau suara-suara bising disekelling anda
• b. anda tidak akan bisa belajar bila ada musik atau kebisingan di sekeliling anda
• c. anda harus merasa nyaman, tetap bisa belajar baik dengan atau tanpa musik tapi aktivitas dan kegiatan yang berlagsung di ruangan bisa mempengaruhi proses belajar anda
• 9. Saat anda berbicara dengan seseorang kemanakah arah pandangan mata anda?
• a. anda merasa harus melihat tepat diwajah orang yang anda ajak berbicara dan iapun harus melihat wajah anda
• b. anda memandangnya hanya sekilas saja dan kemudian mata anda melihat dari satu sisi ke sisi yang lain, ke kanan atau kekiri
• c. anda sering memandangnya dan melihat ke bawah atau ke arah lain, tetapi jika ada suatu gerakan maka anda akan mengalihkan pandangan ke arah gerakan tersebut
• 10. Pernyataan manakah yang paling pas menggambarkan diri anda
• a. anda senang mengamati warna, bentuk, dan desain
• b. anda tidak biasa tinggal diam dan jika sekeliling anda begitu sunyi maka anda akan bersenandung atau menghidupkan tv agar diruangan tersebut selalu ada suara
• c. Anda merasa kesulitan bila harus duduk berlama-lama dan harus banyak bergerak dan bila anda harus duduk anda akan membungkuk, bergeser-geser, atau sering menggerak-gerakkan kaki
















Lampiran 5
RENCANA PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Jakarta
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : I (satu) SMK
Semester : 1 (satu)
Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan)
Kompetensi Dasar : Kemampuan Menganalisis Penegakan HAM dan Implikasinya
• I. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menganalisis pengertian HAM, macam-macam HAM dan perkembangan Hak Asasi Manusia
• II. Materi Ajar
Penegakan Hak Asasi Manusia dan Implikasinya:
• 1. Pengertian Hak Asasi Manusia
• 2. Macam-macam Hak Asasi Manusia
• 3. Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam piagam Hak Asasi Manusia
• III. Media/Metode Pembelajaran
• 1. Kliping tentang Hak Asasi Manusia
• 2. Kasus yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia
• 3. Lembar pengamatan/skala sikap
• 4. Kertas
• 5. Alat tulis
• IV. Langkah-Langkah Pembelajaran
Langkah Pembelajaran 1 (Apersepsi):
• Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang Hak Asasi Manusia
• Menunjukkan gambar-gambar tokoh-tokoh yang berjasa dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia
Kegiatan Inti:
• Membagi siswa dalam kelompok belajar, masing-masing kelompok belajar terdiri dari 4 - 5 orang :
• a. siswa 1 membahas hak untuk hidup
• b. siswa 2 membahas hak wanita
• c. siswa 3 membahas hak anak
• d. siswa 4 membahas hak turut serta dalam pemerintah
• e. siswa 5 membahas hak memperoleh keadilan
• Siswa-siswa dengan nomor yang sama membentuk kelompok baru membahas hak asasi sesuai tugas pada nomornya
• Memastikan semua siswa memiliki catatan hasil diskusi tersebut, sehingga dalam waktu yang bersamaan semua siswa akan mendapat jawaban dari kelima kasus
• Salah satu siswa melaporkan hasilnya didepan kelas dan yang lainnya menyimak laporan tersebut
• Guru memberikan penguatan dan klarifikasi terhadap laporan dan jawaban siswa
Kegiatan Akhir:
Penilaian
Data kemajuan belajar siwa diperoleh dari:
• 1. Partisipasi siswa dalam kerja kelompok
• 2. Lembar kerja pengumpulan daftar kerja kelompk
• 3. Cara siswa menyampaikan usul deskriptif secara lisan
• 4. Hasil laporan siswa terhadap kasus yang dibahas
• 5. Lembar pengamatan/skala sikap
• 6. Sikap dan perilaku selama kerja kelompok
Catatan:
Dilakukan refleksi diakhir pembelajaran:
• 1. Bertanya kepada siswa apakah senang dengan kegiatan belajar yang baru saja diikuti?
• 2. Apakah melalui kegiatan belajar demikian anda lebih memahami Hak Asasi Manusia?
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 3 Jakarta



Drs. Dedi Dwitagama, MM, MSi.
NIP. 131765462
Jakarta, November 2007
Guru Yang Bersangkutan



Drs. Aston L. Toruan SH
NIP. 130523414


Lampiran 6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONALIA PENELITIAN
• Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Aston L. Toruan SH
• Pangkat/Golongan : Pembina/IV/A
• NIP : 130523414
• Jabatan Fungsional : Guru
• Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan
• Tempat Kerja : SMK Negeri 3 Jakarta
• Agama : Kristen
• Umur : 56 tahun
• Alamat Rumah : Jl. Bambu Wulung Rt. 003/05
No.14 Bambu Apus Cipayung
Jakarta Timur
• Riwayat Pendidikan :
1. SMA Negeri Siborong-borong Lulus tahun 1969
2. IKIP Negeri Jakarta (S1) Lulus tahun 1978
3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (S1) Lulus tahun 1987
• Penelitian yang dilakukan : -
• Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan : -
Jakarta, November 2007



Drs. Aston L. Toruan SH

Lampiran 7
FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN

Guru Sedang Menjelaskan pengertian Hak Asasi Manusia dengan metode Problem Based Learning






Murid-murid sedang memperoleh penjelasan dari guru tentang masalah HAM dan model pembelajaran Problem Based Learning

Siswa-siswi sedang sibuk mendiskusikan materi dibawah bimbingan guru
Guru menjelaskan dan mengarahkan pemecahan masalah.
Para siswa sedang mendiskuskan materi/kasus dengan metode Problem Based Learning
Para siswa sedang mendiskuskan materi/kasus dengan metode Problem Based Learning
Kelompok diskusi sedang menyampaikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok mereka dengan bimbingan guru
Guru sedang menulis pokok-pokok masalah HAM sesuai UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (gambar atas),
Guru sedang memberikan pertanyaan kepada salah seorang siswa tentang masalah Hak Asasi Manusia (gambar bawah)


Kelompok diskusi sedang menyampaikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok mereka dengan bimbingan guru
Para siswa melalui kelompok belajar (diskusi kelompok) mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas dibawah bimbingan dan arahan guru
________________________________________
[1] E. Mulyana, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteistik dan implementasi ( Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003) Halaman 45
[2] NADIROH, Profesionalisme Guru PKn sebagai esensi dari Social Studies, dalam JURNAL DIAMIKA PENDIDIKAN ( Jurnal Pasca Sarjana UNJ) Volume 1, No.1, Sept. 2007, p. 1-2
[3] NADIROH, Loccit
[4] Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta, Bina Aksara, 1998, h. 2
Posted in Foto, Penelitian Tindakan Kelas. Tags: aston lumban toruan, dwitagama, Penelitian Tindakan Kelas, PKn, smk 3

elisss q,,,,,,,,,,,,,

ecc378 oke selamat bergabung saja!
ARTIKEL TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT








DiSusun
Oleh
Elis Fitriani



FAKULTAS PENDIDIKAN DAN ILMU KEGURUAN PRODI PPKN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2011

ARTIKEL TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT
“KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL DI KOTA BESAR “
Dosen Pengampu : Dra Sri Rejeki.M.Pd
Mata Kuliah : Kapita selekta dan seminar







Oleh :
Elis Fitriana
NPM 07433115




PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2011

I. JUDUL
“ KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL DI KOTA BESAR “

II. LATAR BELAKANG
Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan – keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga terjadi kepincangan ikatan sosial ( Gillin dan Gillin : 740 ). Dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan – hubungan antara unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat.
Masalah sosial timbul dari kekurangan – kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor – faktor ekonomis, biologis, biopsokologis dan kebudayaan. Problema- problema yang berasal dari faktor ekonomis antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.
Salah satu masalah sosial yang banyak dan seringkali terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggunp memelihara dirinya sendiri sendiri sesuai taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan masih terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain :
a. Kebodohan
b. Kurangnya tingkat kreativitas individu
c. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi
d. Pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggal
e. Keturunan
Sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, sampai saat ini belum membuahkan hasil yang optimal atau yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sendiri.
Kemiskinan sendiri tidak akan tuntas jika individu tersebut tidak bertekad untuk mengubah keadaan hidup sesuai dengan taraf kehidupan kelompok sosialnya dan mau menggunakan tenaga, mental, fisik dan semua aspek yang ada. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu memenuhi segala kebutuhan dirinya maupun anggota keluarganya.
III. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1. Bagimana kemiskinan itu terjadi ?
2. Apakah dampak – dampak yang terjadi ?
3. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut?
IV. PEMBAHASAN
Kemiskinan merupakan salah satu masalah soaial yang tak kunjung tuntas. Walaupun berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut sudah dilakukan, namun sampai saat inipun belum selesai juga. Kemiskinan dapat berarti sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidakmampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial. Pada waktu ditetapkannya taraf hidup sebagai suatu kebiasaan, maka kemiskinan timbul menjadi suatu masalah sosial. Pada saat individu tersebut sadar akan kedudukan ekonominya, maka mereka mampu untuk mengatakan dirinya kaya atau miskin.Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, apabila perbedaan keadaan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.
Pada masyarakat yang bersahaja susunan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan suatu masalah sosial. Karenamereka mengangap semua itu telah ditakdirkan, sehinga tidak ada suatu usaha untuk mengatasinya.
Berbeda dengan masyarakat modern. Mereka menganggap kemiskinan adalah suatu masalah sosial. Seseorang merasa miskin karena mereka menganggap harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf hidupnya yang ada. Hal ini dapat terlihat jelas di kota – kota besar. Seperti di Jakarta, seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi, kendaraan, dll. Sehingga barang – barang tersebut dijadikan sebagai ukuran keadaan ekonomi seseorang.
Kemiskinan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
a. Kebodohan
Tingkat kebodohan seseorang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Hal ini karena individu tersebut tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan, keterampilan yang memadai yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dan dapat menaikkan taraf hidup individu tersebut serta mampu memenuhi kebutuhannya.
b. Kurangnya kreativitas individu
Jika seseorang dapat menggunakan kekretivitasnya, tidak dipungkiri mereka dapat memiliki penghasilan yang dapat menaikkan taraf hidup mereka. Mereka dapat menggunakan sarana prasarana dan segala aspek – aspek yang ada untuk mencari dan mendapatkan sumber penghasilan.
c. Tingkat kelahiran yang tinggi
Tingkat kelahiran yang tinggi ini juga dapat memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran biaya yang lebih besar, sehingga dapat dimungkinkan harta kekayaannya lama – lama terkuras. Namun hal ini berbeda untuk kelompok sosial yang memiliki penghasilan yang cukup bahkan lebih serta menetap. Mereka menganggap masih mampu menghidupi anggota kelompoknya. Maka mereka tidak dianggap sebagai kelompok sosial miskin. Hal ini tampak sebagian besar di kota – kota besar.
d. Pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggalnya
Lingkungan hidup dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan. Apalagi individu – individu dalam kelompok tersebut adalah individu – individu yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya serta berada dalam gelombang kebodohan.
e. Keturunan
Tingkat ekonomi dari kelompok sosialnya dapat mempengaruhi dengan jelas. Individu yang berasal dari golongan miskin, tidak menutup kemungkinan akan memyebabkan ia ikut miskin. Karena orang tuanya tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya, sehingga mereka menganggap kehidupannyaadalah takdir yang tekah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga kurang adanya kemauan untuk mengubah keadaannya.
Hal – hal lain yang tampak nyata menyebabkan kemiskinan banyak terjadi di kota – kota besar yaitu antara lain arus urbanisasi. Banyak para urban dari desa datang ke kota, kebanyakan dari mereka bertujuan mencari pekerjaan. Namun banyak juga dari mereka gagal mendapatkan pekerjaan, karena mereka tidak memiliki keahlian atau keterampilan tertentu untuk bekerja di kota.Dan juga mereka tidak mempunyai sanak famili yang tinggal di kota. Sehingga hidupnya terkatung – katung tidak menentu, dan merekapun hidup di tempat yang tidak layak dihuni. Dan menyebabkan tingkat kemiskinan di kota meningkat, karena mereka tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dari masalah kemiskinan yang terjadi tersebut, maka dampak atau akibat yang dapat terjadi yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas. Kriminalitas disini yang sering terjadi antara lain adalah pencurian, pencopetan, perampokan, dll. Mereka melakukan hal itu atas dasar pemenuhan kebutuhan, karena mereka tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Seseorang cenderung melakukan apa saja jika terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu dengan cara halal maupun tidak. Sehingga tingkat kriminalitas di kota – kota besar meningkat.
Pemerintah pun sudah berusaha mengentaskan kemiskinan yang tidak hanya terjadi di desa tersebut, namun juga terjadi di berbagai daerah lain. Namun masalah ini tak kunjung usai, masih saja melanda sebagian besar masyarakat. Entah karena faktor masyarakat atau individunya ataupun pemerintahnya. Namun sejauh penulis ketahui, kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Masyarakat yang etos kerjanya dan kemauannya untuk lebih maju rendah bahkan tidak ada. Kebanyakan masyarakat mempunyai sifat pemalas dan hanya mau terimajadi saja tanpa mau berusaha. Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama. Pemerintah jangan hanya memberi bantuan berupa uang tunai atau bahan makanan saja. Namun juga memberi pengarahan dan pembekalan atau ketrampilan tertentu untuk masyarakat miskin, agar dapat memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk bekerja tanpa dipungut biaya. Sehingga mampu bekerja dan menghidupi keluarga tanpa menggantungkan hidupnya pada pemerintah. Untuk masyarakat sendiri diharapkan mampu melaksanakan program tersebut dengan sungguh – sungguh dan meningkatkan etos kerja. Sehingga tujuan utama dari program pengentasan kemiskinan yang sudah lama melanda sebagian masyarakat dapat teratasi.. Dan masalah kemiskinan akan dapat berkurang bahkan hilang sama sekali.


Kesimpulan
Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh warga. Sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini hampir sekitar 25 % warga desa tersebut masih berada di garis kemiskinan. Dan juga penyebab utamanya seperti yang telah disebutkan di atas. Warga desa tersebut kebanyakan hanya lulusan SD atau SMP dan tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang layak untuk bekerja. Untuk menghidupi keluarga, mereka bekerja serabutan alias seadanya. Seperti mencari kayu untuk dijual, sebagian diantaranya bekerja sebagai kuli bangunan yang hasilnya tidak seberapa dan kadang kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun masih kurang untuk menutupi kebutuhan hidup mereka seperti makanan, pakaian, pendidikan bagi anak – anaknya, dan lain – lain. Dikarenakan hal kemiskinan tersebut, anak – anak mereka mayoritas hanya sampai SD ataupun SMP saja. Karena tidak ada dana untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Permasalahan permasalahan yang timbul akibat kemiskinan ini pun beragam. Seperti tindak kriminalitas warga yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang salah, misal dengan mencuri, memalak, bahkan pesugihan.
Pemerintah pun sudah berusaha mengentaskan kemiskinan yang tidak hanya terjadi di desa tersebut, namun juga terjadi di berbagai daerah lain. Namun masalah ini tak kunjung usai, masih saja melanda sebagian masyarakat. Entah karena faktor masyarakat atau individunya ataupun pemerintahnya. Namun sejauh penulis ketahui, kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Masyarakat yang etos kerjanya dan kemauannya untuk lebih maju rendah bahkan tidak ada. Kebanyakan masyarakat mempunyai sifat pemalas dan hanyamau terimajadi saja tanpa mau berusaha.Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama. Pemerintah jangan hanya memberi bantuan berupa uang tunai atau bahan makanan saja. Namun juga memberi pengarahan dan pembekalan atau ketrampilan tertentu untuk masyarakat miskin, agar dapat memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk bekerja tanpa dipungut biaya. Sehingga mampu bekerja dan menghidupi keluarga tanpa menggantungkan hidupnya pada pemerintah. Untuk masyarakat sendiri diharapkan mampu melaksanakan program tersebut dengan sungguh – sungguh dan meningkatkan etos kerja. Sehingga tujuan utama dari program pengentasan kemiskinan yang sudah lama melanda sebagian masyarakat dapat teratasi.


DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.













Tema :
Kemiskinan dan Permukiman Kumuh di Perkotaan
Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir setiap sudut kota. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.
Tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan tentang upaya untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan sekaligus pula untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin.
Peremajaan Kota
Pendekatan konvensional yang paling populer adalah menggusur permukiman kumuh dan kemudian diganti oleh kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih bermartabat. Cara seperti ini yang sering disebut pula sebagai peremajaan kota bukanlah cara yang berkelanjutan untuk menghilangkan kemiskinan dari perkotaan.
Kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang mesti dihilangkan tetapi tidak dengan menggusur masyarakat telah bermukim lama di lokasi tersebut. Menggusur adalah hanya sekedar memindahkan kemiskinan dari lokasi lama ke lokasi baru dan kemiskinan tidak berkurang. Bagi orang yang tergusur malahan penggusuran ini akan semakin menyulitkan kehidupan mereka karena mereka mesti beradaptasi dengan lokasi permukimannya yang baru.
Di Amerika Serikat, pendekatan peremajaan kota sering digunakan pada tahun 1950 dan 1960-an. Pada saat itu permukiman-permukiman masyarakat miskin di pusat kota digusur dan diganti dengan kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih baik. Peremajaan kota ini menciptakan kondisi fisik perkotaan yang lebih baik tetapi sarat dengan masalah sosial. Kemiskinan hanya berpindah saja dan masyarakat miskin yang tergusur semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena akses mereka terhadap pekerjaan semakin sulit.
Peremajaan kota yang dilakukan pada saat itu sering disesali oleh para ahli perkotaan saat ini karena menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan yang semakin akut, gelandangan dan kriminalitas. Menyadari kesalahan yang dilakukan masa lalu, pada awal tahun 1990-an kota-kota di Amerika Serikat lebih banyak melibatkan masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaannya dan tidak lagi menggusur mereka untuk menghilangkan kemiskinan di perkotaan.
Aktivitas Hijau oleh Masyarakat Miskin
Paling sedikit saya menemukan dua masyarakat miskin di Jakarta yang melakukan aktivitas hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan sembari menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Seperti dapat ditemui di Indonesia’s Urban Studies, masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara dan masyarakat kampung Toplang di Jakarta Barat mereka mengelola sampah untuk dijadikan kompos dan memilah sampah nonorganik untuk dijual.
Aktivitas hijau di Penjaringan, Jakarta Utara dilakukan melalui program Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri yang diprakarsai oleh Mercy Corps Indonesia. Masyarakat miskin di Penjaringan terlibat aktif tanpa terlalu banyak intervensi dari Mercy Corps Indonesia. Program berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kumuh di Penjaringan. Masyarakat di Penjaringan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini dan mereka yakin untu mampu mendaurlang sampah di lingkungannya dan menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan yang juga akan berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di lingkungannya.
Sementara itu aktivitas hijau di kampung Toplang, Jakarta Barat diprakarsai oleh dua orang pemuda kampung tersebut yang juga adalah aktivis Urban Poor Consortium dan mengetahui bisnis pendaurulangan sampah. Kedua orang ini mampu meyakinkan rekan-rekan di kampungnya untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah. Seperti yang terjadi di Penjaringan, masyarakat kampung Toplang mendukung penuh dan antusias terhadap bisnis pendaurulangan sampah ini. Malahan mereka optimis bahwa kegiatan mereka juga dapat mendaurulang sampah dari luar kampung mereka dan menciptakan lebih banyak pendapatan bagi masyarakat kampung Toplang.
Kedua aktivitas hijau tersebut adalah wujud pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Peranan Mercy Corps Indonesia yang memprakarsai program Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri di Penjaringan, Jakarta Utara dan dua orang aktivis pemuda asal kampung Toplang yang memprakarsai aktivitas hijau di kampung Toplang adalah sangat vital dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini. Tanpa inisiatif mereka, pemberdayaan masyarakat miskin tidak akan terjadi dan kemiskinan tetaplah menjadi masalah di kedua permukiman kumuh tersebut.
Penutup
Cara untuk mengatasi kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin adalah tidak dengan menggusurnya. Penggusuran hanyalah menciptakan masalah sosial perkotaan yang semakin akut dan pelik. Penggusuran atau sering diistilahkan sebagai peremajaan kota adalah cara yang tidak berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan.
Aktivitas hijau seperti yang dilakukan oleh masyarakat Penjaringan dan Kampung Toplang merupakan bukti kuat bahwa masyarakat miskin mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan juga mengentaskan kemiskinan. Masyarakat miskin adalah salah satu komponen dalam komunitas perkotaan yang mesti diberdayakan dan bukannya digusur. Solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan adalah pemberdayaan masyarakat miskin dan bukanlah penggusuran.



Penanggulangan :
Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya
Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat didalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh prilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Dengan kata lain das sein selalu tidak sesuai das sollen.

Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Dari masa ke masa para sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial.

Buku ini hadir dengan fokus studi masalah sosial yang sekaligus memuat referensi dan rekomendasi bagi tindakan untuk melakukan penanganan masalah. Di negara-negara berkembang, tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam rangka penanganan masalah sosial menjadi perhatian yang sangat serius demi kelangsungan serta kemajuan bangsanya menuju cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan. Terkait hal itu, pembahasan mengenai berbagai perspektif sosial, identifikasi melalui serangkaian unit analisis serta pemecahan masalah yang berbasis negara dan masyarakat menjadi tema-tema yang diulas secara teoritis dalam buku ini.

Sumber Masalah

Masalah sosial menemui pengertiaannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual. Eitzen membedakan adanya dua pendekatan yaitu person blame approach dan system blame approach (hlm. 153).

Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisanya. Sumber masalah sosial dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang menyandang masalah. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.

Sedang pendekatan kedua system blame approach merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Selaras dengan itu, masalah sosial terjadi oleh karena sistem yang berlaku didalamnya kurang mampu dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri.

Dari kedua pendekatan tersebut dapat diketahui, bahwa sumber masalah dapat ditelusuri dari ”kesalahan" individu dan "kesalahan" sistem. Mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut akan sangat berguna dalam rangka melacak akar masalah untuk kemudian dicarikan pemecahannya. Untuk mendiagnosis masalah pengangguran misalnya, secara lebih komprehensif tidak cukup dilihat dari faktor yang melekat pada diri penganggur saja seperti kurang inovatif atau malas mencari peluang, akan tetapi juga perlu dilihat sumbernya masalahnya dari level sistem baik sistem pendidikan, sistem produksi dan sistem perokonomian atau bahkan sistem sosial politik pada tingkat yang lebih luas.


Masyarakat Dan Negara

Parillo menyatakan, kenyataan paling mendasar dalam kehidupan sosial adalah bahwa masyarakat terbentuk dalam suatu bangunan struktur. Melalui bangunan struktural tertentu maka dimungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan dan peluang yang lebih baik dari individu yang lain (hlm. 191). Dari hal tersebut dapat dimengerti apabila kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kondisi sosial yang ada sekaligus memungkinkan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan, sementara dipihak lain masih banyak yang kekurangan.

Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam konteks tersebut, upaya pemecahan sosial dapat dibedakan antara upaya pemecahan berbasis negara dan berbasis masyarakat. Negara merupakan pihak yang sepatutnya responsif terhadap keberadaan masalah sosial. Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara. Di lain pihak masyarakat sendiri juga perlu responsif terhadap masalah sosial jika menghendaki kondisi kehidupan berkembang ke arah yang semakin baik.

Salah satu bentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial adalah melalui kebijakan sosial. Suatu kebijakan akan dapat dirumuskan dengan baik apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Apabila studi masalah sosial dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat maka bararti telah memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan sosial yang baik, sehingga bila diimplementasikan akan mampu menghasilkan pemecahan masalah yang efektif.

Upaya pemecahan sosial sebagai muara penanganan sosial juga dapat berupa suatu tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu perubahan yang sesuai yang diharapkan. Dalam teorinya Kotler mengatakan, bahwa manusia dapat memperbaiki kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan mengorganisir tindakan kolektif. Tindakan kolektif dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera.

Kebermaknaan suatu studi termasuk studi masalah sosial disamping ditentukan oleh wawasan teoritik dalam menjelaskan gejala dan alur penalaran dari berbagai proposisi yang dihasilkan, juga sangat ditentukan oleh bagaimana studi itu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Setidaknya seperti itulah muatan optimisme yang di kehendaki penulis buku ini.














Daftar Pustaka
http://id.shvoong.com/books/1866293-masalah-sosial-dan-upaya-pemecahannya/

LIBERALLLLLLLLLLLLL

ecc378 oke selamat bergabung saja!

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL ( 1950-1959 )
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
( 1950-1959 )
1. PENGERTIAN DEMOKRASI
Kata Demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ialah rakyat yang berkuasa.
Setelah Perang Dunia ke-II, secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Di antara semakin banyak aliran pemikiran yang menamakan dirinya sebagai demokrasi, ada dua aliran penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok yang mengatasnamakan dirinya “demokrasi” namun pada dasarnya menyandarkan dirinya pada komunisme.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan. Dan mengenai sifat dan cirinya masih terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Pada perkembangannya, sebelum berdasarkan pada demokrasi pancasila, Indonesia mengalami tiga periodeisasi penerapan demokrasi, yaitu:
1. Demokrasi Liberal ( 1950-1959 )
2. Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 )
3. Demokrasi Pancasila ( 1966-sekarang )
2. MASA DEMOKRASI LIBERAL ( 1950-1959 )
Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai ( kabinet formatur ). Bila dalam perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang ( umumnya ketua partai ) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.
Suatu kabinet dapat berfungsi bila memperoleh kepercayaan dari parlemen, dengan kata lain ia memperoleh mosi percaya. Sebaliknya, apabila ada sekelompok anggota parlemen kurang setuju ia akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat krisis kabinet. Selama sepuluh tahun (1950-1959) ada tujuh kabinet, sehingga rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun. Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer adalah :
a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951)
b. Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari 1952)
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
d. Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953-24 Juli 1955 )
e. Kabinet Burhanudin Harahap
f. Kabinet Ali II (24 Maret 1957)
g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959 )
Program kabinet pada umumnya tidak dapat diselesaikan. Mosi yang diajukan untuk menjatuhkan kabinet lebih mengutamakan merebut kedudukan partai daripada menyelamatkan rakyat.
Sementara para elit politik sibung dengan kursi kekuasaan, rakyat mengalami kesulitan karena adanya berbagai gangguan keamanan dan beratnya perekonomian ysng menimbulkan labilnya sosial-ekonomi. Adapun gangguan-gangguan keamanan tersebut antara lain :
a. Pemberontakan Kahar Muzakar
Kahar Muzakar adalah putra Sulawesi yang pada zaman perang kemerdekaan berjuang di Jawa. Setelah kembali ke Sulawesi bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan pada tahun 1950 menuntut agar pasukannya masuk APRIS. Tuntutannya ditolak tetapi kepada anggotanya yang memenuhi syarat diperbolehkan masuk, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam Corps Cadangan Nasional. Kahar akan diberikan pangkat letkol, tetapi saat pelantikan, tanggal 17 Agustus 1951, ia bersama anak buahnya melarikan diri ke hutan dan mengacau. Januari 1952 menyatakan diri ikut sebagai bagian anggota Kartosuwiryo. Selama empat belas tahun memberontak, namun akhirnya berhasi dilumpuhkan setelah salah seorang anak buahnya, yaitu Bahar Matiliu menyerahkan diri. Ia berhasil ditembak oleh pasukan Divisi Siliwangi pada bulan Februari 1965.
b. Pemberontakan di Jawa Tengah
Pengaruh DI meluas di Jawa Tengah, yaitu di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan yang dihadapi pemerintah dengan operasi-operasi militer. Di Kebumen pemberontakan dilakukan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Somalangu, yang setelah intinya dapat ditumpas, sisanya bergabung dengan DI/TII. Di lingkunganAngkatan Darat juga terjadi perembesan pemberontakan ini, sehingga Batalyon 426 di Kudus dan Magelang juga memberontak dan bergabung dengan DI/TII (Desember 1951). Sebagian dari mereka mengadakan gerilya di Merbabu-Merapi Complex (MMC). Untuk menghadapi mereka, pemerintah membentuk pasukan khusus yang diberi namaBanteng Raiders. Juni 1954 kekuatan mereka bisa dipatahkan.
c. Pemberontakan di Aceh
Pengikut DI di Aceh memproklamirkan daerahnya sebagai bagian dari NII pada tanggal 20 September 1953. Pemimpinnya adalah Daud Beureueh, seorang ulama dan pejuang kemerdekaan yang pernah menjabat gubernur Militer Daerah Aceh tahun 1947. Pada mulanya mereka dapat menguasai sebagian besar daerah Aceh termasuk kota-kotanya. Setelah pemerintah mengadakan operasi, mereka menyingkir ke hutan. Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin mengambil prakarsa mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang berhasil mengembalikan Daud Beureueh ke masyarakat (Desember 1962).
d. Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kol. Bambang Supeno tidak menyetujui kebijaksanaan Kol. A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Mentri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada parlemen berisi soal tersebut dan meminta agar Kol. A.H. Nasution diganti. Manai Sophian selaku anggota parlemen mengajukan mosi agar pemerintah segera membentuk panitia untuk mempelajari masalahnya dan mengajukan pemecahannya. Hal ini dianggap usaha campur tangan parlemen terhadap tubuh Angkatan Darat. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden untuk membubarkan Parlemen. Desakan ini jugas dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung parlemen dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan ini dewngan alasan tidak ingin menjadi seorang diktator, tetapi akan berusaha segera mempercepat pemilu. Kol. A.H. Nasution akhirnya mengundurkan diri, diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan ini akhirnya digantikan oleh Kol. Bambang Sugeng.
e. Peristiwa 27 Juni 1955
Peristiwa ini merupakan lanjutan peristiwa sebelumnya. Karena dianggap bahwa pemerintah belum mampu menyelesaiakan persolan tersebut. Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara belum terpilih KSAD yang baru, pimpinan KSAD dipegang oleh Wakil KSAD yaitu Kol. Zulkifli Lubis. Kemudian pemerintah mengangkat Kol. Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru, tetapi pada saat pelantikannya, 27 Juni 1955, tidak ada satupun perwira AD yang hadir. Peristiwa ini menyebabkan kabinet Ali-Wongso jatuh. Kemudian pada masa Kabinet Burhanudin Harahap, bekas KSAD yang lama, yaitu Kol. A.H. Nasution, kembali diangkat menjadi KSAD (7 November 1955). Peristiwa di Angkatan Perang yang bersifat liberal juga terjadi pada tanggal 14 Desember 1955. Yaitu ketika Komodor Udara Hubertus Suyono dilantik menjadi Staf Angkatan Udara di Pangkalan Udara Cililitan (Halim Perdanakusuma), segerombolan prajurit pasukan kehormatan maju dan menolak pelantikan tersebut. Kemudian mereka meninggalkan barisdan diikuti oleh pasukan pembawa panji-panji Angkatan Udara, sehingga upacara batal.
f. Dewan-dewan Daerah
Diawali dengan pembentukan Bewan Banteng oleh Kol (pensiun) Ismail Lengah di Padang (20 November 1956), dengan ketuanya Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang otonomi daerah. Larangan KSAD agar tentara tidak berpolitik tidak dihiraukan. Mereka malah mengambil alaih pemerintahan daerah Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyodiharjo (20 Desember 1956).
Tindakan tersebut diikuti oleh daerah-daerah lain seperti pembentukan Dewan Gajah di Sumatra Utara (Kol. M. Simbolon), Dewan Garuda di Sumatra Selatan (Kol. Barlian), dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara (Letkol. H.N.V. Samual). Peristiwa-peristiwa ini dilatarbelakangi oleh karena pembangunan yang tidak merata, padahal daerah-daerah tersebut telah memberikan devisa bagi negara.
Pemerintah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan perundingan dan janji pemerataan pembangunan. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Akhirnya operasi militerpun dilancarkan (17 Desember 1957).
g. Usaha Pembunuhan terhadap Kepala Negara
Rasa tidak puas golongan ekstrim kanan memuncak dan dilampiaskan dalam bentuk usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini Jakarta (30 November 1957). Usaha tersebut gagal, tetapi menimbulkan banyak korban. Para pelaku dapat ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati.
Usaha kedua terjadi pada saat Idhul Adha di halaman Istana Jakarta. Kemudian terjadi lagi. Pelakunya Letnan Udara II D.A. Maukar dengan mempergunakan pesawat Mig 17. Istana Merdeka dan Bogor ditembakinya dari udara (9 Maret 1960). Dilakukan Maukar bersama kelompoknya, Manguni, dengan tujuan agar pemerintah mau berunding dengan PRRI dan Permesta. Usaha tersebut sia-sia.
h. Pemberontakan PRRI dan Permesta
Akhmad Husein, beserta para tokoh Masyumi dan dewan daerah mengadakan rapat di Sungai Dareh, Sumatra Barat (9 Januari 1958). Keesokan harinya pada saat rapat akbar di Padang, Akhmad Husein mengultimatum pemerintah agar Kabinet Juanda dalam waktu 5×24 jam menyerahkan mandat kepada Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX agar membentuk zaken kabinet dan agar Presiden kembali sebagai Presiden Konstitusional. Ultimatum tersebut ditolak oleh Pemerintah. Akhirnya Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berikut pembentukan kabinetnya dengan Syafrudin Prawiranegara sebaga Perdana Mentri (15 Februari 1958). Hal tersebut diikuti oleh Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letkol D.J. Somba yang membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semerta (Permesta). Pemberontakan ini ditumpas dengaan operasi militer selama beberapa tahun.
Selain gangguan keamanan, kesulitan juga dialami oleh Pemerintah dalam beberapa bidang. Sehingga pada akhir Demokrasi Liberal terasa terjadi kemunduran. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain dalam bidang:
a. Politik
Politik sebagai Panglima merupakan semboyan partai-partai pada umumnya, sehingga berlomba-lombalah para partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini. Lembaga seperti DPR dan Konstituante hasil PEMILU merupakan forum utama politik, sehingga persoalan ekonomi kurang mendapat perhatian.
Pemilihan umum merupakan salah satu program beberapa kabinet, tetapi karena umur kabinet pada umumnya singkat program itu sulit dilakukan. Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952, pemerintah berusaha keras untuk melaksanakannya. Dalam suasana liberal, PEMILU diikuti oleh puluha partai, organisasi maupun perorangan. Anggota ABRI pun ikut serta sebagai pemilih.
Pada tanggal 15 Desember 1955 pemilihan dilaksanakan dengan tenang dan tertib. Ada empat partai yang memenangkan Pemilu, yaitu Masyumi, PNI, Nahdatul Ulama, dan PKI.
Namun pada prakteknya, kedua lembaga (DPR dan Konstituante) tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. DPR tetap sebagai tempat perebutan pengaruh dan kursi pemerintahan, sedangkan konstituante setelah lebih dari dua tahun belum juga dapat menghasilkan UUD baru untuk menggantikan UUDS.
Politik Luar Negeri Indonesia semakin mantap setelah diterima sebagai anggota PBB ke-60 (27 Desember 1950). Cara-cara damai yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Belanda tentang Irian Jaya ( Papua ) tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan, seperti telah tercantum dalam persetujuan KMB, sehingga secara sepihak Pemerintah Indonesia membatalkan perjanjian tersebut dengan UU No. 13 Tahun 1956. Sumbangan positif Indonesia dalam dunia Internasional adalah dikirimkannya tentara Indonesia dalam United Nations Amergency Forces (UNEF) untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama Garuda I dan diberangkatkan Januari 1957.
b. Ekonomi
Untuk menyehatkan perekonomian, dilakukan penyehatan keuangan dengan mengadakan sanering yang dikenal dengan Gunting Syafrudin (19 Maret 1950). Uang Rp. 5,00 ke atas dinyatakan hanya bernilai setengahnya, sedangkan setengahnya lagi merupakan obligasi. Bari tindakan tersebut Pemerintah dapat menarik peredaran uang sebanyak Rp. 1,5 milyar untuk menekan inflasi.
Pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang Bukti Eksport (BE) untuk mengimbangi import. Eksportir yang telah mengeksport kemudian memperoleh BE yang dapat diperjualbelikan. Harga BE meningkat, sehingga pemerintah membatasinya sampai 32,5%. Karena ternyats BE tidak berhasil meningkatkan perekonomian, akhirnya peraturan tersebut dihapuskan (1959).
Pemerintah kemudian membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang bertugas menyusun rencana pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (1959). Tetapi peningkatan belum juga terjadi, karena labilnya politik dan inflasi yang mengganas. Pemerintah juga cenderung bersikap konsumtif. Jaminan emas menurun , sehingga rupiah merosot.
c. Sosial
Partai Politik menggalakkan masyarakat dengan membentuk organisasi massa (ormas), khususnya dalam menghadapi Pemilu tahun 1955. Keadaan sosial-ekonomi yang kian merosot menguntungkan partai-partai kiri yang tidak duduk dalam pemerintahan karena dapat menguasai massa. PKI makin berkembang, dalam Pemilu tahun 1955 dapat merupakan salah satu dari empat besar dan kegiatannya ditingkatkan yang mengarah pada perebutan kekuasaan (1965).
d. Budaya
Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi, Pemerintah dianggap berhasil dalam bidang budaya ini. Untuk mencukupi tenaga terdidik dari perguruan tinggi, Pemerintah membuka banyak universitas yang disebarkan di daerah.
Prestasi lain adalah dalam bidang olah raga. Dalam perebutan Piala Thomas (Thomas Cup) Indonesia yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini berhasilmemperoleh piala tersebut (Juni 1958). Selain itu juga Indonesia berhasil menyelenggarakan Konfrensi Asia-Afrika dengan sukses.
Karena wilayah Indonesia berupa kepualauan, maka Pemerintah mengubah peraturan dari pemerintah kolonial Belanda, yaitu Peraturan Wilayah Laut dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, yang menyebutkan wilayah teritorial Hindia-Belanda dihitung tiga mil laut diukur dari garis rendah pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan wilayah daratannya. Peraturan ini dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia. Karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957 yang juga disebut sebagai Deklarasi Juanda tentang Wilayah Perairan Indonesia.
Indonesia juga membuat peraturan tentang landas kontinen, yaitu peraturan tentang batas wilayah perairan yang boleh diambil kekayaannya. Peraturan ini tertuang dalam Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969. Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara-negara tetangga tentang batas-batas Landas Kontinen agar kelak tidak terjadi kesalahpahaman.
SUMBER PUSTAKA
1. Dasar Ilmu Politik
2. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia. Kelas 3 SMA. 1992













DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959, diwarnai dengan adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam percaturan politik yaitu PNI dan Masyumi. Sehingga masa ini diidentifikasikan dengan masa jatuh bangunnya kabinet.
Masa Demokrasi Liberal kepemimpinan negara diatur menurut Undang-undang Dasar yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dan kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu.
Sebelum melanjutkan kegiatan belajar berikutnya peserta diharapkan mempelajari masa Demokrasi Liberal.
1. Arti Sistem Demokrasi Liberal
Suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bersendikan pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia sistem Demokrasi Liberal berlangsung sejak tahun 1950 sampai tahun 1959 saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini perrgantian kabinet dilatarbelakangi oleh perbedaan yang tajam antara partai-partai melawan partai yang memerintah. Bahkan pernah terjadi partai menjatuhkan kabinetnya sendiri.


Masa Jatuh Bangun Kabinet
2. Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal
Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun.
Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu bila dianggap tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. Sehubungan dengan itu pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini terjadi terutama karena sering terjadi konflik di antara partai-partai politik. Sebagai contoh pertentangan antara Masyumi dan PNI. Pertentangan antara kedua partai besar ini dalam parlemen tidak pernah dapat didamaikan sehingga menjadi berlarut-larut.
Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat itu (1950-1959) dikuasai oleh beberapa kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 1950-1951), Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken kabinet 1957-1959).
Jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antara partai politik. Misalnya Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Jaya. Konflik partai Masyumi dan PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan kabinet Sukiman berkuasa.


Kabinet Sukiman tidak berlangsung lama karena ia dijatuhkan oleh PNI. Partai Nasional Indonesia menentang penandatanganan program bantuan Amerika Serikat kepada pemerintah RI. Alasan penolakannya adalah karena bantuan itu dapat dipakai sebagai alat untuk memasukkan RI ke dalam Blok Amerika Serikat. Dengan demikian menurut PNI, Indonesia tidak bersikap bebas aktif lagi dalam melihat “Perang Dingin” antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat.
Untuk mengurangi konflik antara PNI dan Masyumi itu Presiden menunjuk tokoh moderat dari PNI untuk memimpin Kabinet, maka terbentuklah Kabinet Wilopo (1952-1953). Kabinet ini bertugas mengadakan persiapan pemilihan umum dan pembentukan dewan konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet inipun harus meletakkan jabatan. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah makin tidak percaya kepada pemerintah pusat. Di samping itu terjadi “peristiwa 17 Oktober 1952”, yaitu desakan dari pihak-pihak tertentu agar Presiden segera membubarkan Parlemen yang tidak mencerminkan keinginan rakyat.
Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh TNI-AD untuk kepentingan politiknya. Golongan yang dipimpin Kol. Bambang Sugeng itu tidak menyetujui Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD. Sekelompok partai dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Keterlibatan partai dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan tentara. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden membubarkan Parlemen. Presiden menolak tuntutan ini sehingga KASAD maupun KSAP meletakkan jabatan. Mandat pembentukan kabinet tetap diserahkan kepada PNI. Dalam suasana konflik politik itu, Ali Sastroamidjojo terpilih untuk memimpin kabinet.
Tugas Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah melanjutkan program kabinet Wilopo, yaitu antara lain melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih DPR dan Konstituante.
Meskipun Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil dalam politik luar negeri yaitu, dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam bulan April 1955, namun Kabinet Ali Sastroamidjojo harus meletakkan jabatan sebelum dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu pemilu, alasannya karena pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat Menteri Pertahanan. Hal ini sebenarnya yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan Kabinet ini ditolak oleh Korps perwira sehingga menimbulkan krisis kabinet.
Pada saat itu Presiden Soekarno akan berangkat ke tanah Suci Mekah. Sebelum berangkat Presiden mengangkat tiga orang untuk menjadi formatur kabinet, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (non partai). Namun ketiga orang ini tidak berhasil membentuk kabinet hingga terpaksa mengembalikan mandatnya pada Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet.
Kabinet Burhanudin (1955-1956), ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan umum. Usaha ini berhasil sekalipun mengalami kendala-kendala yang berat. Pada tanggal 29 September 1955 pemilihan anggota-anggota parlemem dilakukan, dan pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk Konstituante. Setelah itu kabinet Burhanudin meletakkan jabatan dan kemudian dibentuk kabinet baru yang sesuai dengan hasil pemilihan umum.
Selain masalah pemilihan umum Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelesaikan masalah TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kol. A.H.


Nasution sebagai KASAD pada bulan Oktober 1955. Selain itu dalam politik luar negeri kabinet ini condong ke barat dan berusaha mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai soal Irian Barat.
Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan PNI adalah partai yang terkuat. Oleh sebab itu presiden mengangkat seorang formatur kabinet dari PNI yaitu Ali Sastoramidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) adalah kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk lima tahun. Rencana kerja ini disebut rencana lima tahun. Isinya antara lain adalah perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Otonomi daerah, mengusulkan perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan Dewan Ekonomi Nasional.
Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan pengrusakan terjadi di beberapa kota. Ketiga di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan di beberapa daerah.
Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dari beberapa panglima TNI-AD, mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undang-undang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur kabinet.
Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan terjadi “Peristiwa Cikini”, yaitu percobaan pembunuhan Presiden.
Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam. Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhirnya Dewan Banteng memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Begitu pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat situasi negara semakin mengkhawatirkan.
3. Kondisi Ekonomi Pada Masa Liberal
Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja.
Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah : (a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk


dan tingkat hidup yang rendah. Dari sisi moneter difisit pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20 Maret 1950. Jumlah itu didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp 1,6 milyar. Kemudian dengan kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar Rp 200.000.000,00 dari negeri Belanda. Pada 13 Maret 1950 di bidang perdagangan diusahakan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Keadaan sedikit membaik tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187% pada bulan April 1950, 243% pada bulan Mei atau sejumlah $ 115 juta.
Selain itu diupayakan mencari kredit dari luar negeri terutama untuk pembangunan prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $ 52.245.000. Jumlah ini untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Namun demikian sejak 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang lagi, karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia dengan ekonomi agrarianya memang tidak memiliki barang-barang ekspor lain kecuali hasil perkebunan.
Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian (1951) yang disusun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo di masa Kabinet Natsir. Sasaran utamanya adalah industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukiman, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 1956 badan ini menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960) dan untuk melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp 12,5 milyar, didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Ternyata harga ekspor bahan mentah Indonesia merosot. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1957.
Sementara itu, ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah ternyata tidak dapat diredakan dan untuk menanggulanginya diperlukan biaya yang besar, sehingga mengakibatkan meningkatnya defisit. Padahal ekspor justru sedang menurun. Situasi yang memburuk ini berlangsung terus sampai tahun 1959.
Dalam bidang ekonomi satu fenomena moneter yang paling terkenal pada periode ini adalah pemotongan mata uang rupiah menjadi dua bagian. Penggunti-ngan uang ini terkenal dengan sebutan “gunting Syafrudin”. Tujuan dari penggun-tingan uang ini adalah untuk menyedot jumlah uang beredar yang terlalu banyak, menghimpun dana pembangunan dan untuk menekan defisit anggaran belanja.
4. Upaya Membangun Pengusaha Nasional
Sejak awal kemerdekaan telah ditempuh upaya untuk membangkitkan suatu golongan pengusaha nasional yang tangguh. Pemikiran ke arah itu dipelopori oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekas mungkin memiliki suatu golongan pengusaha. Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, terutama pendidikan konkret atau dengan bantuan
http://indrasaputtra.blogspot.com/2011/01/demokrasi-liberal-1950-1959.html